Menparekraf : Kebijakan Strategis Imigrasi Tentukan Peningkatan Sektor Pariwisata

Jakarta - Kebijakan strategis yang diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi akan berdampak signifikan terhadap peningkatan di bidang pariwisata. 

Demikian disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno di tengah diskusinya bersama Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim saat meninjau fasilitas keimigrasian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (13/01/2022).

Baca juga: Hadiri Rakor TPID, Gubernur NTB Tegaskan Pentingnya Pengendalian Inflasi

“Bandara Soekarno-Hatta masuk Top 5 di ASEAN dari segi kedatangan. Dengan dibuka kembalinya lalu lintas internasional di Tiongkok, maka diproyeksikan akan terjadi peningkatan angka kedatangan WNA, ” ujar Sandiaga.

Ia menambahkan, saat ini volume penerbangan internasional semakin tinggi. Di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 7, 4 juta perlintasan masuk-keluar Indonesia. Mencermati potensi yang ada, Sandiaga berharap dunia kepariwisataan Indonesia akan bangkit di bawah kepemimpinan Dirjen Imigrasi yang baru.

Baca juga: Kamrussamad Ingatkan Menkeu Jangan Anggap Remeh Resesi Ekonomi

Menyambut pernyataan tersebut, Dirjen Imigrasi menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk untuk memperoleh hasil yang positif dalam peningkatan layanan. Silmy menekankan, Imigrasi harus berkolaborasi dengan stakeholders terkait untuk mempublikasikan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) di berbagai tempat yang berpotensi mendorong keterpaparan (exposure) khalayak terhadap produk keimigrasian.

Baca juga: Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik

“Masih cukup banyak Warga Negara Asing (WNA) yang belum paham betul mekanisme e-VOA. Padahal, ini fasilitas yang praktis dan memudahkan. Kita harus bersama-sama mempublikasikan e-VOA di semua tempat, bahkan mungkin di pesawat. Jangan hanya di terminal kedatangan dan keberangkatan, ” tutur Silmy.

Tak cukup sampai di sana, Imigrasi juga mengupayakan semua pembayaran pelayanan keimigrasian, perizinan dan bahkan overstay dapat dilakukan secara daring. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mendasari pelaksanaan mekanisme tersebut juga akan segera diajukan ke Kementerian Keuangan.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Ombudsman RI Tawarkan Opsi Harga Mekanisme Pasar

Selain transformasi dari segi kesisteman, Ditjen Imigrasi merencanakan eksekusi kebijakan Golden Visa, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Golden Visa akan menargetkan WNA dari kalangan menengah ke atas, khususnya pebisnis dan talenta global untuk berkontribusi membangun perekonomian nasional.

“Global talent, investor dan wisman lansia mancanegara yang akan menjadi turunan dari Golden Visa. Visa ini akan berasal dari Second Home Visa. Saya bersama rekan-rekan jajaran keimigrasian sedang melancarkan usaha-usaha terbaik agar bisa mempercantik wajah Imigrasi di mata dunia, ” pungkasnya.(Adb)

Baca juga: Dyah Roro Yakin Indonesia Dapat Menjadi ‘Price Setter’ CPO di Tahun 2045